Lojikata, Jakarta – Di tengah riuh pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Partai NasDem mengangkat sebuah gagasan provokatif sekaligus pragmatis, mempertimbangkan menjadikan IKN sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Timur, andai statusnya sebagai pengganti Jakarta belum juga ditetapkan. Ide ini lahir dari urgensi: memanfaatkan infrastruktur besar yang sudah dibangun, tanpa membiarkannya menganggur dan mubazir di tengah ketidakpastian kebijakan.
Wakil Ketua Umum NasDem, Saan Mustopa, menegaskan bahwa pemindahan ibu kota negara belum sepenuhnya siap, aspek administrasi, infrastruktur, dan mutasi ASN masih menanti payung hukum dari Keputusan Presiden. Ia mengatakan, “Kalau memang belum siap, lebih baik tunda dulu. Tapi kalau ingin lanjut, segera keluarkan Keppres dan mulai pindahkan pegawai”. Keputusannya sederhana tapi sarat efek: membiarkan IKN tetap hidup, bukan sekadar simbol kosong yang dibiarkan mati.
Di samping faktor hukum, ada urgensi fiskal dan tata kelola. Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, memberi dukungan terhadap gagasan ini. Menurutnya, infrastruktur IKN sebenarnya sudah kelas atas, layak digunakan sebagai pusat administrasi provinsi hingga memberi dampak riil bagi warga Kaltim. Skema ini juga memberi ruang bagi moratorium pembangunan yang bijak: bukan menunda untuk mundur, tetapi menata ulang sesuai kemampuan fiskal dan kebutuhan nyata regional.
Gagasan menjadikan IKN sebagai ibu kota provinsi bukan sekadar strategi teknis, tetapi cerminan pendekatan responsif terhadap realita. Ia memadukan ambisi besar dengan kedewasaan kebijakan, agar setiap bangunan, jalan, dan fasilitas punya fungsi, bukan sekadar menjadi monumen terabaikan. Kuncinya bukan hanya berada di mana ibu kota, tetapi bagaimana menjaganya agar tetap berdenyut, efisien, dan terukur. Antara ambisi dan realitas, ada pilihan bijak, yang kini mengemuka lewat suara pragmatis NasDem. (IN/LJK)
Sumber: Tempo.co https://www.tempo.co/politik/alasan-nasdem-sarankan-ikn-bisa-dipertimbangkan-jadi-ibu-kota-kaltim-2045746
