Lojikata, Samarinda – Debat publik kedua Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur digelar pada Minggu malam, 3 November 2024, dan mengeksplorasi tema tata kelola pemerintahan serta pemberdayaan masyarakat. Kompetisi data dan gagasan antar pasangan calon turut menjadi sorotan.
Data Pendidikan Disodorkan
Rudy Mas’ud (paslon 2) mengklaim bahwa “indeks sumber daya manusia” Kaltim baru mencapai 52%, dengan pendapatan per kapita sekitar 4.500 dolar AS, jauh di bawah Malaysia dan Singapura. Penelusuran kami menunjukkan istilah resmi yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bukan “indeks sumber daya manusia”. BPS mencatat IPM Kaltim meningkat dari 75,94 (2020) menjadi 78,20 (2023), bukan 52% seperti yang diklaim. Data pendapatan per kapita Indonesia juga sedikit berbeda: menurut BPS, PDB per kapita mencapai sekitar 4.920 dolar AS, sedangkan data internasional mencatat 11.700 dolar AS untuk Malaysia dan 84.734 dolar AS untuk Singapura.
Isran Noor (paslon 1) menyatakan Indeks Partisipasi Sekolah (APS) SMA Kaltim berada di urutan keenam nasional, dan universitas di urutan kedelapan. Berdasarkan data BPS 2023, APS usia 16–18 tahun memang menempatkan Kaltim di posisi keenam dari 38 provinsi, sementara APS usia 19–24 tahun (S1) berada di peringkat ketujuh
Reformasi Birokrasi Jadi Sorotan
Wakil paslon nomor 2, Seno Aji, memaparkan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kaltim stagnan di angka sekitar 68 antara 2019–2022, bahkan sempat turun.
Sementara itu, wakil paslon nomor 1, Hadi Mulyadi, menyebut Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) daerah berada di kisaran 76–78 dari 2019–2023, dan masuk kategori “sangat baik”. Berdasarkan data resmi Kementerian PAN-RB, nilai SAKIP Kaltim adalah 74 pada 2019, naik menjadi 77,9 pada 2023, dan berada dalam kategori BB (sangat baik). Untuk Indeks RB, data Kemenpan-RB memperlihatkan angka konsisten dengan paparan paslon, termasuk peningkatan ke 73,87 pada 2023. (IN/LJK)
