Lojikata, Samarinda – Di balik headline-headline besar yang setiap hari dicetak, sebuah drama hukum tentang siapa yang sesungguhnya berhak atas saham di balik mesin cetak itu sendiri, kini kembali mencuat. Gugatan saham yang melibatkan Dahlan Iskan di tubuh Jawa Pos resmi disidangkan kembali, membuka lembaran baru dalam perseteruan yang tidak hanya soal angka, tetapi juga tentang kepemilikan, sejarah, dan masa depan sebuah media yang pernah begitu berpengaruh di Indonesia.
Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat (11/7) itu memutuskan untuk menunjuk lagi Prof. Dr. H. Rachmad Safa’at, SH, MH, seorang profesor hukum dari Universitas Airlangga, sebagai mediator antara pihak-pihak yang bersengketa. Penunjukan ini seolah memberi sinyal bahwa perkara yang sudah berlarut-larut ini masih menyisakan ruang bagi dialog, setidaknya di meja mediasi.
Prof. Rachmad sendiri bukan nama baru dalam dunia hukum Indonesia. Dengan rekam jejak panjang sebagai akademisi sekaligus praktisi yang kerap menangani perkara bernuansa korporasi, ia dikenal sebagai sosok yang tenang namun tegas. Kehadirannya di ruang sidang memberi sedikit harapan bahwa konflik yang melibatkan tokoh sekaliber Dahlan Iskan mantan Menteri BUMN dan figur media yang lama dikenal publik bisa menemukan jalan tengah.
Bagi masyarakat Indonesia, nama Jawa Pos dan Dahlan Iskan tak asing lagi. Di tangan Dahlan, Jawa Pos pernah menjadi salah satu imperium media paling berpengaruh, membentuk opini publik dengan gaya jurnalistik yang agresif dan penuh energi. Namun, seperti banyak perusahaan keluarga besar di negeri ini, isu kepemilikan saham dan transisi generasi kerap menimbulkan konflik yang pelik, bahkan hingga ke meja hijau.
Lojikata melihat perkara ini bukan hanya sebagai perseteruan korporasi semata, tetapi juga refleksi atas cara kita sebagai bangsa mengelola warisan dan aset bersama. Dalam masyarakat yang masih kerap mengaburkan batas antara nilai sejarah, hak individu, dan kepentingan publik, perkara ini menyimpan pelajaran penting tentang pentingnya kejelasan hukum, keterbukaan, dan keberanian untuk duduk bersama mencari solusi. (DS/LJK)
